Jakarta – Keputusan tiga bank asing terbesar di Indonesia memulangkan laba senilai sekitar US$640 juta atau setara Rp11,5 triliun ke kantor pusat mereka memunculkan pertanyaan baru mengenai tingkat kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah pemerintah yang gencar mendorong investasi dan memperluas peran negara dalam perekonomian, langkah tersebut justru dinilai menjadi sinyal meningkatnya kehati-hatian pelaku keuangan internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Laporan Bloomberg menyebutkan Citibank Indonesia, HSBC Indonesia, dan Standard Chartered Indonesia merepatriasi dividen sekitar US$640 juta sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai tersebut bahkan sedikit lebih besar dibandingkan total laba yang dibukukan ketiga bank itu selama periode yang sama.
Perubahan pola tersebut cukup mencolok. Sebelum pemerintahan Prabowo dimulai pada Oktober 2024, bank-bank asing umumnya masih menahan sebagian keuntungan di Indonesia untuk memperkuat modal dan mendukung ekspansi bisnis. Kini, hampir seluruh laba justru dikirim kembali ke perusahaan induk di luar negeri.
Bloomberg menyebut perubahan itu tidak terlepas dari meningkatnya kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin memperbesar peran negara dalam aktivitas ekonomi. Volatilitas nilai tukar rupiah dan pasar saham pada awal pemerintahan Prabowo turut memperkuat sikap hati-hati sejumlah lembaga keuangan internasional dalam mengelola eksposur mereka di Indonesia.
Sorotan juga mengarah kepada Danantara Indonesia yang dalam waktu singkat berkembang menjadi pengelola ratusan badan usaha milik negara dengan nilai aset yang diperkirakan mencapai sekitar US$900 miliar. Menurut Bloomberg, perhatian kalangan perbankan global meningkat setelah Danantara berupaya memperoleh fasilitas pinjaman internasional senilai US$10 miliar.
Dalam pertemuan dengan sejumlah bank internasional pada awal 2025, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, disebut mendorong masing-masing bank untuk berpartisipasi hingga US$1 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia dan Danantara. Sejumlah sumber Bloomberg menyebut permintaan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa sektor perbankan berpotensi menghadapi tekanan lebih besar untuk mendukung agenda prioritas pemerintah, meskipun belum ada kewajiban formal yang diberlakukan.
Selain itu, keputusan pemerintah memberikan pengecualian terhadap pemeriksaan hukum dan perpajakan atas pembelian obligasi Danantara juga menjadi perhatian sebagian analis. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap tata kelola dan kredibilitas sistem keuangan nasional.
Di antara ketiga bank tersebut, Standard Chartered menjadi institusi yang paling agresif memulangkan laba. Sepanjang 2024, bank tersebut mengirim lebih dari Rp1,1 triliun kepada perusahaan induknya atau hampir empat kali lipat laba yang dihasilkan di Indonesia pada tahun yang sama. Sebagian dana berasal dari akumulasi keuntungan tahun-tahun sebelumnya.
Citibank juga dilaporkan hampir memulangkan seluruh laba gabungan selama 2024-2025. Sementara HSBC mengirim hampir Rp3 triliun kepada kantor pusat meskipun laba bersih yang diperoleh di Indonesia berada di bawah angka tersebut.
Meski demikian, HSBC menegaskan bahwa langkah tersebut tidak mengubah komitmennya terhadap pasar Indonesia. Juru bicara HSBC menyatakan, "Indonesia memiliki skala penting bagi fase pertumbuhan Asia berikutnya. HSBC akan terus menghubungkan ambisi industri Indonesia dengan pasar modal global."
Bloomberg juga mengingatkan bahwa pengurangan eksposur bank asing sebenarnya telah dimulai sebelum Prabowo menjabat Presiden. Citigroup telah menjual bisnis consumer banking kepada UOB pada 2022. Standard Chartered melepas portofolio kredit ritelnya kepada Bank Danamon pada 2023, sementara HSBC kini sedang menyelesaikan penjualan bisnis retail dan wealth management kepada OCBC. Dengan demikian, repatriasi laba tidak dapat dimaknai sebagai keputusan keluar dari Indonesia, melainkan strategi pengelolaan modal yang lebih konservatif di tengah meningkatnya ketidakpastian.
Managing Director Research PT Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menilai pelemahan nilai tukar rupiah turut menjadi faktor yang mempercepat tren tersebut. Menurutnya, "Hal itu mengurangi daya tarik untuk mempertahankan keuntungan di Indonesia, khususnya bagi bank-bank milik asing. Selama sentimen investor masih berhati-hati, tren ini kemungkinan belum akan berubah dalam waktu dekat."
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah adanya intervensi pemerintah terhadap keputusan bisnis sektor perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa seluruh keputusan penyaluran kredit tetap berada di tangan masing-masing bank.
"Kami sebagai regulator dan pengawas tidak melakukan intervensi terhadap proses tersebut. Jika suatu program pemerintah memiliki prospek bisnis yang baik, maka bank dapat memperlakukannya sebagai aktivitas bisnis yang normal," kata Dian.
Meski OJK menepis adanya tekanan terhadap industri perbankan, laporan Bloomberg menunjukkan bahwa meningkatnya repatriasi laba dipersepsikan sebagian pelaku pasar sebagai refleksi sikap defensif investor global terhadap perkembangan kebijakan ekonomi Indonesia. Di tengah ambisi pemerintah memperluas investasi dan memperbesar peran negara melalui berbagai program strategis, langkah bank-bank asing tersebut menjadi indikator bahwa stabilitas kebijakan, kepastian regulasi, serta independensi sektor keuangan tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor internasional.