JAKARTA — Pemerintah didesak bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla sebesar Rp290,9 miliar.
Rajiv mengatakan kebutuhan anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 18 Agustus 2026. Menurut dia, pencairan anggaran tidak semestinya berlarut ketika kebakaran terus mengancam masyarakat dan memperburuk kualitas udara.
"Penanganan karhutla harus dilakukan secara luar biasa. Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional yang telah dibahas," kata Rajiv dalam keterangannya, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Ia menilai dampak karhutla tidak hanya menyentuh persoalan lingkungan. Asap kebakaran turut mengganggu kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi.
Rajiv juga meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah mengambil langkah cepat dan terukur untuk menekan penyebaran api. Pemerintah daerah, kata dia, harus memperkuat koordinasi dengan aparat dan seluruh unsur terkait di lapangan.
Desakan tersebut muncul ketika titik api masih ditemukan di sejumlah kawasan Kalimantan. Berdasarkan data BNPB yang dikutip dalam laporan tersebut, karhutla kembali terjadi di beberapa wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara.
Di Kabupaten Paser, kebakaran dilaporkan terjadi di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau dengan total lahan yang terbakar sekitar 25,29 hektare. Sementara di Kutai Kartanegara, titik kebakaran muncul di sejumlah kecamatan.
Rajiv menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu kondisi semakin parah sebelum mengerahkan dukungan anggaran. Menurut dia, percepatan pencairan dana menjadi bagian penting dari upaya mencegah dampak karhutla meluas.
"Jangan sampai penanganan terlambat karena persoalan administrasi anggaran," ujarnya.
Kementerian Keuangan hingga kini menjadi salah satu pihak yang didorong untuk memastikan dukungan fiskal bagi operasi pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat segera digunakan di lapangan.