Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 yang disampaikan Presiden dalam pidato Nota Keuangan di DPR, Jumat, 14 Agustus 2026. Namun, dia mengingatkan pemerintah agar ambisi pembangunan tidak berhenti sebagai daftar program di atas kertas.
Firman menilai keberhasilan agenda pemerintah pada 2027 sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, terutama guru. Menurut dia, sektor pendidikan tak akan mencapai target jika kesejahteraan dan kualitas guru masih menjadi persoalan.
“Kedaulatan pangan jadi prioritas pertama. Ini strategis. Tapi saya juga mencatat pesan penting Presiden soal penguatan basis guru. Tanpa guru yang sejahtera dan berkualitas, target di klaster Pendidikan dan SDM tidak akan tercapai,” kata Firman kepada wartawan, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Delapan klaster PKPN 2027 mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Pelaksanaan program itu ditopang lima pilar, yakni pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Firman meminta pemerintah menerjemahkan klaster pendidikan dengan memperbaiki persoalan yang langsung dihadapi guru. Dia menyebut ketepatan waktu sertifikasi, pencairan tunjangan, pelatihan berkelanjutan, dan pengurangan beban administrasi sebagai sejumlah pekerjaan yang harus segera dibenahi.
“Klaster 3 Pendidikan harus dimulai dari gurunya. Pastikan sertifikasi tepat waktu, tunjangan cair, pelatihan berkelanjutan, dan beban administrasi dikurangi. Guru harus fokus mengajar. Ini investasi SDM jangka panjang,” ujar politikus Golkar itu.
Menurut Firman, persoalan implementasi juga harus menjadi perhatian pada klaster pangan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Dia meminta program pemerintah tidak berhenti di tingkat kabupaten, melainkan memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat desa.
Dia mendorong pembangunan irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, dan akses pasar dilakukan secara terintegrasi. Keterlibatan BUMN dan BUMDes, kata dia, diperlukan agar rantai produksi hingga distribusi tidak terputus.
“Kedaulatan pangan, infrastruktur, dan ekonomi desa harus nyambung. Bangun irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan akses pasar. BUMN dan BUMDes harus dilibatkan. Jangan sampai program bagus tapi mentok di kabupaten,” kata anggota Baleg DPR tersebut.
Pada sektor kesehatan dan pengentasan kemiskinan, Firman menyoroti pentingnya akurasi data. Dia meminta pemerintah memastikan data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS terus diperbarui agar bantuan sosial tidak salah sasaran ataupun tumpang tindih.
“Untuk klaster 4 Kesehatan dan 8 Penurunan Kemiskinan, kita butuh data DTKS yang valid dan real time. Pastikan bantuan sosial tidak tumpang tindih. DPR siap gunakan fungsi anggaran dan pengawasan,” ujarnya.
Firman berharap delapan klaster prioritas tersebut segera diterjemahkan kementerian dan lembaga menjadi program yang memiliki target dan ukuran keberhasilan yang jelas. Menurut dia, masyarakat harus dapat melihat hasil kebijakan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
“Presiden sudah meletakkan delapan klaster sebagai kompas. Ditambah penekanan pada basis guru, ini paket lengkap. Harapan kami kementerian teknis segera menindaklanjuti. DPR siap menjadi mitra kritis yang membangun,” kata dia.
Bagi Firman, ukuran keberhasilan program pemerintah bukan banyaknya kebijakan yang diluncurkan, melainkan seberapa jauh manfaatnya sampai kepada masyarakat.
“Tujuannya satu: kebijakan ini harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat di sawah, di pasar, dan di kelas,” ujar Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR itu.