Jakarta – Gelombang demonstrasi mewarnai sejumlah daerah pada Senin (29/6/2026). Sedikitnya enam aksi yang digelar mahasiswa dan organisasi masyarakat berlangsung hampir bersamaan di Jakarta, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua. Meski mengangkat isu yang berbeda, seluruh aksi memiliki benang merah yang sama, yakni kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari tuntutan publik.
Isu pemberantasan korupsi, pemenuhan hak warga, penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN), Daerah Otonomi Baru (DOB), investasi, hingga pendekatan militer di Papua menjadi agenda utama dalam rangkaian aksi tersebut. Penyebaran demonstrasi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak lagi bersifat sektoral, tetapi berkembang menjadi keresahan yang muncul di banyak daerah dengan isu yang saling beririsan.
Di Medan, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMARA) Sumatera Utara menggelar aksi bertajuk "Usut Tuntas, Lawan Korupsi!" di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Aksi tersebut muncul di tengah masih kuatnya persepsi publik bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi belum berjalan secara konsisten dan belum mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Di Jakarta, Forum Rembug Kampung Kota memilih momentum menjelang lima abad Jakarta untuk menggelar aksi dan audiensi di Balai Kota DKI. Melalui tajuk "Bergerak Bersama Menuju 5 Abad Jakarta yang Adil dan Menjamin Hak Warga", mereka menyoroti persoalan hak atas ruang hidup, kepastian bermukim, serta perlindungan terhadap warga yang terdampak pembangunan kota. Bagi kelompok tersebut, berbagai proyek pembangunan masih menyisakan persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Sementara itu, isu Papua kembali menjadi titik temu berbagai gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil. Di Jakarta, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Keadilan Papua (SMI-KP) bersama Green Papua Central Collective menggelar aksi di depan Kementerian Dalam Negeri dan Mabes TNI AD. Mereka mengangkat tema "Tanah Papua Darurat Militer, DOB dan Investasi", yang berisi penolakan terhadap kebijakan pemekaran wilayah, ekspansi investasi, dan pendekatan keamanan yang dinilai semakin dominan di Papua.
Isu serupa juga bergema di Makassar. Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Peduli Rakyat Papua (FSPM-PRP) Kota Studi Makassar menggelar aksi di Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat dengan membawa tuntutan penolakan terhadap militerisme dan investasi di Papua. Mereka menilai pembangunan yang dijalankan pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dan keamanan dibanding penyelesaian akar persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Papua.
Di Jayapura, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (BEM USTJ) menggelar demonstrasi di DPR Papua, Kantor Gubernur Papua, dan Pangdam XVII/Cenderawasih. Aksi bertajuk "Tolak Investasi, Tolak PSN dan Lawan Militerisme" itu memperlihatkan bahwa penolakan terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya disuarakan oleh kelompok solidaritas di luar Papua, tetapi juga datang dari kalangan mahasiswa di wilayah tersebut.
Gelombang aksi juga berlangsung di Bali. Cipayung Plus Buleleng menggelar demonstrasi damai di DPRD Kabupaten Buleleng dengan mengangkat berbagai isu daerah dan nasional. Keterlibatan organisasi mahasiswa lintas kampus memperlihatkan semakin luasnya konsolidasi gerakan mahasiswa dalam merespons kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Munculnya aksi secara serentak di berbagai daerah menunjukkan bahwa ruang kritik terhadap pemerintah semakin melebar. Beragam isu yang sebelumnya berdiri sendiri kini bertemu dalam satu narasi yang sama, yakni menurunnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Korupsi, hak warga, tata kelola pembangunan, hingga kebijakan di Papua dipandang sebagai bagian dari persoalan yang belum memperoleh penyelesaian memadai.
Fenomena ini juga memperlihatkan adanya konsolidasi antarkelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil. Mereka tidak lagi bergerak dalam isu yang sempit, melainkan membangun solidaritas lintas daerah dan lintas agenda. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar tekanan politik terhadap pemerintah apabila berbagai tuntutan yang disuarakan melalui aksi jalanan tidak direspons secara substantif.